PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain.
PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut atas pembelian oleh BUMN/bendahara pemerintah, penjualan oleh industri tertentu, serta transaksi khusus lainnya. Dasar hukum terbaru: PMK 51/2025 (berlaku 1 Agustus 2025).
PPh Pasal 23
Pajak atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu.
PPh Pasal 4 Ayat (2)
Pajak bersifat final atas penghasilan tertentu seperti sewa, bunga deposito, dan konstruksi. Tarif DHE mengacu pada PMK 123/2023. Kripto: PMK 50/2025.
PPh Pasal 15
Pajak penghasilan dengan norma penghitungan khusus untuk WP pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asing.
Kredit Pajak PPh Pasal 24
Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia.
PPh Pasal 26
Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain BUT dari Indonesia.
PPN — Pajak Pertambahan Nilai
Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia. Berlaku PMK 131/2024 mulai 1 Januari 2025. Besaran tertentu mengacu PMK 11/2025.
PPnBM — Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dasar hukum: PP 73/2019 jo PP 74/2021.
PPh Badan
Pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Dasar hukum: UU PPh Pasal 17 & 31E jo UU HPP No. 7/2021.